Jakarta – Menurut Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lufti, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus menjadi komponen solusi atas krisis global saat ini di sektor lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan.
"Indonesia sangat ingin berkontribusi pada kemajuan diskusi pertanian." Pertanian adalah pilar ekonomi penting bagi mayoritas anggota WTO, terutama negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Anggota WTO harus mengatasi masalah kritis seperti ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan pedesaan," kata menteri itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Selasa.
Dia menyatakan bahwa semua anggota WTO harus diizinkan untuk menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya mendapat manfaat dari sistem perdagangan multilateral.
Lufti membuat deklarasi itu saat menyampaikan pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia ke-12, yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss, dari 12 hingga 15 Juni 2022.
Sebelum konferensi dimulai, Djatmiko B. Witjaksono, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional kementerian perdagangan Indonesia, mewakili Menteri Perdagangan Lufti dari pertemuan G33 (koalisi negara-negara berkembang) di Jenewa pada hari Minggu.
Selama Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-12, Indonesia menantang para anggota G33 untuk membangun persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk mencapai hasil negosiasi pertanian yang adil dan seimbang.
Djatmiko mencatat bahwa anggota G33 sepakat pada KTT WTO bahwa ketahanan pangan dan tantangan pertanian telah menjadi paket kebijakan. Prioritas utama lainnya adalah kepemilikan saham publik untuk ketahanan pangan dan mekanisme perlindungan unik untuk melindungi petani kecil jika terjadi lonjakan impor.
"G33 memiliki kepentingan untuk melindungi kekhawatiran tersebut karena mempengaruhi stok pangan dan ketahanan pangan," jelasnya.
Djatmiko menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan negara-negara berkembang dan kurang berkembang atas subsidi pertanian lokal yang mendistorsi perdagangan global pada pertemuan Cairns Group (CG) pada 12 Juni.
CG adalah organisasi anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.
Dalam catatan pernyataannya, Menteri Perdagangan Lufti menekankan bahwa sistem perdagangan global berperan dalam memajukan SDGs, salah satunya subsidi perikanan, yang dapat menghindari degradasi kerusakan laut di masa depan.
Indonesia sepakat bahwa prinsip-prinsip dasar disiplin perikanan harus bertujuan untuk secara signifikan mengurangi subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak terkendali.
Namun, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan aspirasi pembangunan negara-negara yang mengandalkan usaha perikanan skala kecil dan kecil untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan.