KOLOMBO: Sebuah organisasi hak asasi manusia internasional telah mendesak presiden baru Sri Lanka untuk segera menginstruksikan personel keamanan untuk menghentikan semua penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap para pemrotes yang telah berdemonstrasi menentang pemerintah selama berbulan-bulan atas keruntuhan ekonomi negara itu.
Sehari setelah Presiden Ranil Wickremesinghe dilantik pada Kamis (21 Juli), ratusan tentara bersenjata menyerbu sebuah kamp protes di luar kantor presiden pada Dini hari Jumat, memukuli demonstran dengan tongkat estafet dalam sebuah langkah yang digambarkan Human Rights Watch sebagai "mengirim pesan berbahaya kepada rakyat Sri Lanka bahwa pemerintah baru bermaksud untuk bertindak melalui kekerasan daripada supremasi hukum."
Selama tindakan keras itu, pasukan juga menyerang dua jurnalis dan dua pengacara. Sebelas orang ditangkap oleh petugas keamanan, termasuk demonstran dan pengacara.
"Tindakan yang sangat diperlukan untuk meringankan kebutuhan ekonomi warga Sri Lanka mengharuskan pemerintah yang menghormati hak-hak fundamental," kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu dini hari.
"Mitra internasional Sri Lanka harus mengirim pernyataan kuat bahwa mereka tidak akan mendukung pemerintahan yang melanggar hak-hak rakyatnya," tambahnya.
Wickremesinghe, seorang perdana menteri enam kali, dilantik sebagai presiden seminggu setelah pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, melarikan diri dari negara itu ketika para demonstran menyerbu rumahnya. Rajapaksa kemudian mengundurkan diri, saat berada di pengasingan di Singapura.
Sumber: Channelnewsasia