Aung San Suu Kyi divonis penjara selama empat tahun setelah dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan lain bulan lalu.
Pengadilan militer di Myanmar telah memvonis Aung San Suu Kyi bersalah atas tiga dakwaan dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.
Pemimpin sipil Myanmar ini ditahan ketika militer menguasai negara ini hampir setahun yang lalu. Ia dituduh dengan hampir belasan tuduhan yang menurut para kritikus sangat bermotif politik.
Dia dijatuhi hukuman dua tahun karena memiliki walkie-talkie ilegal dan dua tahun karena melanggar pembatasan virus corona.
Aung San Suu Kyi diadili di pengadilan tertutup dan dapat dijatuhi hukuman total lebih dari 100 tahun penjara jika dia terbukti bersalah melakukan semua tuduhan terhadap dirinya. Pengacaranya diminta untuk tidak membicarakan kasusnya Oktober lalu.
Aung San Suu Kyi dihukum bulan lalu atas “hasutan” dan melanggar protokol COVID-19 dan diberi hukuman penjara empat tahun.
Pada bulan Desember, televisi pemerintah melaporkan bahwa hukuman akan diterapkan di tempat “penahanan Aung San Suu Kyi saat ini”. Tidak jelas di mana dia ditahan dan apakah pendekatan yang sama akan diambil dalam kasus Senin.
Hukuman ini dijatuhkan setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan Min Aung Hlaing dalam kunjungan yang dikecam keras oleh orang-orang di Myanmar dan oleh kelompok masyarakat sipil.
Hun Sen, yang tahun ini mengganti posisi Brunei sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), tidak menemui Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi bahkan tidak disebutkan oleh Hun Sen dalam pernyataan bersama yang disampaikannya dengan pemimpin kudeta Min Aung Hlaing setelah kunjungan pada hari Minggu.
Seorang utusan khusus ASEAN sebelumnya membatalkan kunjungannya ke Myanmar karena para jenderal menolak untuk mengizinkan bertemu dengannya. Larangan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung ke Myanmar membuat organisasi ASEAN ini melarang Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak tahunannya tahun lalu.
Para jenderal Myanmar juga mendapat kecaman dari ASEAN atas penolakan mereka untuk mengikuti Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April tahun lalu untuk menyelesaikan krisis politik kekerasan di negara itu.
Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun di bawah tahanan rumah di bawah rezim militer Myanmar sebelumnya.
Konstitusi rancangan militer yang menetapkan kondisi untuk reformasi demokrasi negara itu mengeluarkannya dari kursi kepresidenan karena dia menikah dengan seorang warga negara Inggris dan kedua anaknya adalah orang Inggris.
Min Aung Hlaing telah berusaha untuk membenarkan kudetanya dengan mengklaim kecurangan dalam pemilihan November 2020, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang kembali berkuasa dengan telak. Komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti kesalahan dalam jajak pendapat.
