JAKARTA – Presiden Indonesia Joko Widodo merombak Kabinetnya untuk ketiga kalinya selama masa jabatan keduanya pada Rabu (15 Juni).
Dua menteri baru telah ditunjuk. Hadi Tjahjanto telah ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Zulkifli Hasan.
Hasan adalah pemimpin Partai Amanat Nasional (PAN). Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehutanan di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari 2009 hingga 2014.
Dari Desember 2017 hingga November 2021, Tjahjanto adalah komandan militer negara itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak tergantung pada Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab atas reformasi pertanahan, antara lain.
Jokowi, sapaan akrab presiden, juga menunjuk tiga wakil menteri baru. Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Tenaga Kerja Afriansyah Noor, dan Urusan Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Saat dia mengumumkan perombakan, presiden diapit oleh para pemimpin partai politik besar.
Menanggapi perombakan tersebut, Joko Widodo menyatakan bahwa para menteri baru dipilih berdasarkan kemampuannya.
"Kami melihat rekam jejak mereka, dan terutama keterampilan manajerial mereka, karena mereka harus bekerja pada isu makro dan mikro," kata presiden.
Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa sebelum menunjuk Pak Hasan, ia mengevaluasi pengalaman dan rekam jejaknya.
"Karena saat ini, masalah pangan yang melibatkan masyarakat membutuhkan pengalaman lapangan, kerja lapangan yang secara langsung terkait dan terikat, terutama dengan tuntutan masyarakat," jelasnya.
"Dalam hal ekspor, saya percaya itu juga tanggung jawab Menteri Perdagangan, tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan dasar (orang-orang) di negara ini, yang harus kita tangani."
Setelah berbulan-bulan kekurangan minyak goreng domestik, pemerintah mengeluarkan embargo ekspor pada minyak mentah dan produk minyak sawit olahan pada 28 April.
Karena kelangkaannya, harga komoditas meroket sehingga mempengaruhi biaya pangan di Indonesia. Pada 23 Mei, pemerintah mencabut larangan tersebut karena harga rata-rata minyak goreng mulai turun.
Bapak Joko Widodo juga menyatakan telah menugaskan Bapak Tjahjanto untuk menyelesaikan sengketa tanah dan sertifikat tanah secepat mungkin.
Ketika ditanya apakah ini termasuk kekhawatiran terkait dengan rencana ibu kota baru Kalimantan, Presiden Joko Widodo menjawab, "Ini termasuk wilayah yang terhubung dengan ibu kota masa depan."
Beberapa kali selama masa kepresidenannya, pemimpin Indonesia telah menyatakan bahwa dia ingin pemerintahnya mengatasi masalah kepemilikan tanah, terutama bagaimana orang-orang telah mengambil kepemilikan tanah secara ilegal.
Sumber: CNA