Jakarta, Indonesia – Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menjalin kemitraan untuk mengurangi emisi sesuai dengan Rencana Operasional Forestry and Land Use Net Sink 2030 Indonesia dan Strategi Iklim USAID 2022-2030.
Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar AS di sini pada hari Jumat, MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia Bambang Hendroyono dan Direktur Misi Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Jeff Cohen.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim hadir dalam acara penandatanganan tersebut.
MoU ini berkomitmen kedua negara untuk berkolaborasi dalam tujuan jangka panjang Pemerintah Indonesia untuk pembangunan yang tahan iklim dan rendah karbon.
"Melalui MoU ini, kami dengan senang hati memperdalam kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dengan mendukung kepemimpinan KLHK dalam penggunaan lahan berkelanjutan dan melindungi hutan berharga di seluruh negeri, yang sangat penting bagi masa depan Indonesia yang makmur, tangguh, dan hijau," kata Direktur Misi USAID Jeff Cohen.
Di antara kegiatan yang dipertimbangkan oleh MoU, Kementerian dan USAID bermaksud untuk berkolaborasi untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk penanaman pohon dan rehabilitasi lahan; mengelola dan memulihkan lahan gambut dan hutan bakau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca; dan mendukung upaya Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati satwa liar, terutama spesies ikonik seperti orangutan.
USAID akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di semua tingkatan, serta pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional, untuk mendukung tujuan KLHK.
Indonesia dan Amerika Serikat ingin bertukar informasi dan pengetahuan, membuat dan melaksanakan proyek-proyek kerja sama, dan terlibat dalam kegiatan dan penelitian.
Untuk memperluas hubungan mereka, pemerintah Indonesia dan USAID ingin menentukan program dan kegiatan yang mereka usulkan dalam perjanjian implementasi hibah baru, tergantung pada ketersediaan dana.