Jakarta – Untuk menghindari perpecahan setelah tahun politik menjelang pemilu serentak pada 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta warga, pers, dan pemimpin partai politik untuk bersikap demokratis dan menjaga lingkungan digital bebas dari konten yang sembrono.
Menteri mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi di sini pada hari Selasa bahwa "sekarang adalah saatnya bagi kita untuk memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berbicara, dan untuk secara bertanggung jawab meningkatkan kualitas pemilihan umum atau partai demokratis kita."
Menteri mengakui bahwa perpecahan di masyarakat telah dimungkinkan oleh pemilihan. Pemerintah harus sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah substansial dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan untuk mempercepat transformasi digital.
Lebih lanjut Plate lebih lanjut menekankan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah terus menjamin kebebasan berpikir, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di ranah publik, termasuk kawasan digital.
"Namun, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa jenis kebebasan terbaik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan tidak terpolarisasi," tegasnya.
Dia menekankan bahwa mengingat basis pengguna internet Indonesia yang substansial, infrastruktur telekomunikasi yang luas, dan digitalisasi yang meluas, kebebasan berekspresi online harus dijaga.
Menteri terus mendesak untuk meningkatkan kesadaran setiap individu untuk menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab, bahkan ketika kementerian terus fokus pada penggunaan lingkungan digital yang sehat.
"Pemimpin harus melindungi ini, terutama yang ada di partai politik. Jaga agar polarisasi tidak terjadi. Selain itu, masyarakat umum harus disadarkan bahwa mereka menyebarkan informasi palsu, keliru, dan berpotensi memicu ketegangan rasial" kata menteri.
Plate mengakui bahwa polarisasi masih memiliki potensi yang sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD), dan DPRD untuk kabupaten dan kota hingga kepala daerah, semuanya berlangsung bersamaan dengan pemilihan presiden langsung.
Karena kita tidak ingin masyarakat kita terpecah, Plate menekankan bahwa "kita tidak ingin ruang digital dibanjiri dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan berbahaya dengan seluk-beluk post truth."
Oleh karena itu, ia mendesak semua bagian negara untuk bekerja sama menjaga kondisi politik negara dan menghindari mengganggu pertumbuhan ekonomi negara, yang bijaksana mengingat beberapa negara berada dalam resesi, pandemi COVID-19 masih aktif, dan berbagai negara sedang berperang.
"Namun, tingkat inflasi Indonesia masih di bawah 6%. Ini terkontrol dengan baik dan efektif. Ketika pembangunan ekonomi di seluruh dunia melambat, Indonesia masih tumbuh sebesar 5%. Ini indah. Sekaligus menjaga persatuan nasional kita sebagai bangsa, kita harus menjaga ini secara kolektif", ujar mendagri.
Menteri juga mengingatkan masyarakat tentang berbagai undang-undang yang mengatur internet, terutama yang melarang mengunggah materi yang meresahkan atau melanggar hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melanggar larangan hukum.
Sumber: Antara