Jakarta – Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, telah meminta departemen dan lembaga pemerintah untuk berkolaborasi dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Umum 2024 dan mengatasi potensi gangguan.
Komentar itu ia sampaikan secara daring pada Rabu, saat konferensi di Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan narasi dan strategi komunikasi publik untuk Pemilihan Umum 2024.
"Pemilihan Umum tahun 2024 sangat penting bagi semua orang. Saya tidak ingin masalah yang melanda pemilu lalu terulang kembali. Paling tidak, kita harus bisa membatasi kemungkinan gangguan ini jika kita ingin menjadi negara maju, memastikan eksekusi yang tepat dari partai demokratis."
Moeldoko mengajukan imbauan tersebut mengingat kontroversi yang meletus selama Pemilihan Umum 2019, yang berkisar dari logistik pemilu yang tidak dikirimkan ke target yang benar, data pemilih tidak mutakhir, membuat banyak orang tidak dapat menggunakan hak mereka untuk memilih, hingga masalah beban kerja petugas pemilu yang berlebihan.
Politik uang, penyebaran hoaks di media sosial, dan tuntutan untuk berhenti memilih sepenuhnya juga lazim di berbagai tingkatan politik.
Kolaborasi antara kementerian dan organisasi diharapkan dapat membantu mereka dalam menilai ancaman yang dapat menghambat pemilihan, yang diadakan setiap lima tahun, catatnya.
"Keberhasilan pemilu terkait erat dengan peningkatan dan konsolidasi kualitas demokrasi kita. Forum ini dibentuk atas arahan Kantor Staf Presiden sebagai cara dialog dengan sesama tim pemerintah. Dengan belajar dari acara pemilu sebelumnya, tujuannya adalah untuk membuat sketsa isu-isu strategis dan tantangan untuk Pemilihan Umum 2024," kata Jokowi.
Pertemuan pada Rabu itu diharapkan dapat menghasilkan pembentukan gugus tugas Pemilihan Umum sebagai forum kerja lintas kementerian yang terkoordinasi untuk memperkuat komunikasi publik.
Moeldoko menyatakan bahwa ia mengharapkan tim tugas untuk menghasilkan solusi dan rekomendasi untuk berbagai tantangan seputar pemilu 2024.
Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Teknologi, dan Kementerian Agama hadir dalam pertemuan tersebut.
Sumber: Antara News