AS memasukkan daftar hitam dua lembaga pemerintah Iran dan beberapa pejabat pada hari Selasa (07/12/2021) dan menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Iran dan Amerika Serikat bersitegang pada hari Selasa (07/12/2021) setelah pemerintahan Biden memberlakukan sanksi baru terhadap beberapa lembaga pemerintah dan beberapa pejabat Iran. Teheran memperingatkan Washington bahwa sanksi ini tidak akan “menciptakan pengaruh apa pun” dalam pembicaraan kesepakatan nuklir di Wina.
Departemen Keuangan AS memasukkan daftar hitam Unit Khusus Pasukan Penegakan Hukum Iran dan Pasukan Khusus Kontra-Teror dan beberapa pejabat yang terkait dengan lembaga-lembaga tersebut. Departemen Keuangan AS menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengkritisi kebijakan Washington karena memberlakukan sanksi di saat kedua negara tersebut terlibat dalam pembicaraan tidak langsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir multilateral 2015.
“Washington gagal memahami sehingga mereka gagal besar dalam kesepakatan ini,” tulisnya di Twitter. “Melipatgandakan sanksi tidak akan menciptakan pengaruh apa-apa bagi Iran—dan sama sekali bukan keseriusan & niat baik.”
Pernyataan Khatibzadeh tampaknya mencerminkan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh pejabat Amerika. Dia memperingatkan Iran bahwa meningkatkan program nuklirnya tidak akan menguntungkannya dalam negosiasi.
“Mereka [Iran] percaya bahwa mereka dapat mengumpulkan lebih banyak uranium yang dapay diperkaya ke tingkat yang lebih tinggi dan menggunakan sentrifugal untuk menekan kesepakatan yang mereka pikir dapat menguntungkan lebih banyak untuk kami dan memberikan lebih sedikit bagian mereka,” kata seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada hari Sabtu. “Dan itu bukan taktik negosiasi yang akan berhasil.”
Putaran ketujuh pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran di Wina berakhir pada hari Jumat. Washington menuduh Teheran tidak serius menghidupkan kembali perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).
Para pejabat Iran mengatakan pihaknya telah mengajukan dua syarat yang akan menjamin kembalinya kesepakatan 2015 tersebut. Kesepakatan ini mendorong Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional terhadap ekonominya.
Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian pada 2018, Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap industri, lembaga pemerintah, dan pejabat Iran. Sebagai tanggapan, Iran telah memperkaya uranium di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian itu, sementara juga membatasi akses pemantau internasional ke fasilitas nuklirnya.
Iran bersikeras bahwa semua sanksi AS harus dihapus untuk memulihkan perjanjian dan mempertahankan bahwa – tidak seperti AS – masih menjadi pihak dalam perjanjian.
Tetapi pejabat pemerintahan Biden meragukan kesediaan Iran untuk menghidupkan kembali JCPOA.
“Apa yang kami lihat dalam beberapa hari terakhir adalah bahwa Iran saat ini tampaknya tidak serius melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh, itulah sebabnya kami mengakhiri putaran pembicaraan di Wina ini,” Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Jumat.
Pembicaraan pekan lalu di Wina adalah yang pertama sejak Presiden konservatif Iran Ebrahim Raisi menjabat pada Agustus. Negosiasi telah dihentikan sejak Juni.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada hari Selasa bahwa ia mengharapkan pembicaraan untuk dilanjutkan pada hari Kamis. Hal demikian seperti yang dilansir oleh Reuters.
Kemudian pada hari itu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan bola ada di pengadilan Iran untuk menunjukkan bahwa mereka ingin menghidupkan kembali kesepakatan itu.
“Semakin Iran menunjukkan kurangnya keseriusan di meja perundingan, semakin solid persatuan di antara negara P5+1, dan semakin mereka akan diekspos sebagai pihak yang terisolasi dalam negosiasi ini,” kata Sullivan, merujuk pada enam kekuatan dunia yang melakukan negosiasi di Wina – AS, Inggris, Cina, Rusia, Prancis, dan Jerman.
