Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan serius pada hari Rabu (2 Februari) atas keadaan darurat yang berkepanjangan yang diberlakukan oleh militer di Myanmar dan menyerukan dialog untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan "kehendak dan kepentingan rakyat."
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh konsensus untuk merayakan ulang tahun kudeta 1 Februari 2021, dewan beranggotakan 15 negara itu mendesak pembebasan semua orang yang saat ini dipenjara secara sewenang-wenang, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Menurut data kantor hak asasi manusia PBB, kudeta di Myanmar memicu serangan dan protes yang mengakibatkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras dan sekitar 11.800 ditahan secara sewenang-wenang.
Dewan Keamanan menuntut penghentian semua kekerasan di seluruh negeri dan perlindungan orang.
"Anggota Dewan Keamanan menyuarakan keprihatinan serius tentang kekerasan baru-baru ini di negara itu dan menimbulkan kekhawatiran tentang sejumlah besar orang yang terlantar secara internal. Mereka mengecam serangan terhadap infrastruktur, termasuk rumah sakit dan sekolah".
Pernyataan itu juga menegaskan kembali seruan dewan untuk "melanjutkan keterlibatan dengan semua pihak yang terlibat, dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar."
Junta di Myanmar sekarang menghadapi oposisi keras dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
Sumber: CNA