Jakarta – Catatan isu G20 Empower tentang kepemimpinan perempuan kemungkinan akan mendorong perempuan lebih jauh lagi ke posisi eksekutif, menurut seorang pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Poin pertama menyangkut akuntabilitas untuk mengimplementasikan KPI (indikator kinerja utama)," kata Eko Novi Ariyanti dalam siaran pers G20 yang diterbitkan di sini pada hari Kamis.
"Catatan masalah ini memeriksa jumlah perempuan di dewan direksi perusahaan dan peran teknis." Akibatnya, kebijakan yang mereka terapkan akan berdampak pada perempuan dan kelompok kurang beruntung di tingkat akar rumput," katanya.
G20 adalah kelompok internasional yang terdiri dari 19 negara yang berkolaborasi untuk mengatasi tantangan utama. Tahun ini, Indonesia memegang presiden pengelompokan tersebut.
G20 Empower merupakan forum kemitraan yang terdiri dari pemerintah dan sektor korporasi yang bermaksud untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20.
Menurut Ariyanti, beberapa korporasi Indonesia telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pekerja perempuan. Akibatnya, mereka memiliki akses ke posisi kepemimpinan manajerial.
Catatan edisi kedua G20 Empower mendorong korporasi untuk mempromosikan perempuan yang mengelola usaha kecil dan menengah (UKM) melalui kebijakan mereka.
Sebab, UKM yang dipimpin perempuan dapat mendorong kemajuan ekonomi suatu negara.
Poin kedua hanya diangkat selama masa kepresidenan Indonesia karena pemerintah mengakui pentingnya perempuan dalam UKM bagi perekonomian, terutama selama pandemi COVID-19, catatnya.
Negara-negara G20 bereaksi positif terhadap catatan masalah tersebut, tambahnya.
Dalam catatan edisi ketiga, G20 Empower juga menekankan persiapan ekonomi ke depan dengan memperkuat keterampilan perempuan dan kemampuan digital.
"Di satu sisi, kami juga mendorong perusahaan yang mengutip unquote dominan laki-laki untuk terus menciptakan kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh pelatihan teknis," kata Ariyanti.