Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan empat kementerian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan pengusaha untuk melakukan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Papua Nugini.
Dia membuat perintah itu saat memberikan pernyataan pers yang menyapa Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan istrinya, Rachael Marape, ke Istana Kepresidenan Bogor di provinsi Jawa Barat pada hari Kamis.
Konferensi pers itu disiarkan langsung di YouTube oleh Sekretariat Presiden.
Menurut Jokowi, pengembangan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini sangat penting.
Akibatnya, ia menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan membantu investor dari kedua negara.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya komunikasi antara kedua negara melalui darat, laut, dan udara.
Akibatnya, perusahaan konstruksi Indonesia diperkirakan akan menyelidiki potensi pengembangan sarana dan prasarana transportasi di Papua Nugini.
Mengenai pertemuan bilateral, Presiden mengucapkan terima kasih dan kekagumannya kepada Marape, yang telah bertahan untuk memperdalam kolaborasi bilateral meskipun ada epidemi COVID-19.
"Saya juga memuji sikap teguh pemerintah Papua Nugini dan Perdana Menteri Marape dalam menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia," katanya.
Sementara itu, Marape menyatakan bahwa ia menantikan eksekusi dan kelanjutan kemitraan bilateral yang telah ditetapkan baik di tingkat pemerintah maupun perusahaan.
"Kami bertujuan untuk memperluas hubungan kami, terutama di bidang komersial dan bisnis. Untuk waktu yang lama, kami hanya peduli dengan masalah perbatasan. Namun, diskusi saya dengan Presiden (Jokowi) telah bergeser ke perdagangan, layanan publik, dan pendidikan," lanjutnya.