Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi kekurangan minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Presiden mendorong menteri urusan maritim dan investasi untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai dengan target, (khususnya) di wilayah Jawa-Bali," kata juru bicara kementerian, Jodi Mahardi, pada hari Selasa.
Pandjaitan dan tim akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator utama, melibatkan kementerian dan lembaga teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung untuk pengawasan.
"Pemerintah akan memantau ini dengan cermat setelah larangan ekspor dicabut dan akan terus mengadakan diskusi paralel tentang masalah ini," kata Mahardi.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng.
"Tujuannya adalah minyak goreng curah, dengan harga yang ditetapkan pemerintah tersebar se-seterian mungkin," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghapus larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya karena ketersediaan dan harga minyak goreng curah telah stabil.
Ekspor minyak goreng dan bahan bakunya untuk sementara dilarang sejak 28 April 2022, sementara pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng dengan biaya terjangkau.