Pemerintahan Biden telah menjatuhkan sanksi perdagangan pada beberapa perusahaan dan institusi China. Pemberian sanksi ini dilakukan karena alasan keamanan nasional dan penindasan China terhadap sebagian besar penduduk minoritas Muslim Uighur.
Departemen Perdagangan AS mengatakan pada hari Kamis (16/12/2021) bahwa pihaknya memasukkan daftar hitam sejumlah perusahaan teknologi China dan menuduh pemerintah di Beijing tersebut telah meningkatkan pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur.
Langkah yang melarang perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk berdagang atau bertukar produk dengan Amerika Serikat ini diumumkan bersamaan dengan ketika Kongres AS mengesahkan undang-undang terkait ekspor dari wilayah Xinjiang barat China.
“Penggunaan obat ilmiah bioteknologi dan inovasi medis memang dapat menyelamatkan nyawa. Sayangnya, Republik Rakyat China memilih untuk menggunakan teknologi ini untuk melakukan kontrol atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas, ”kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan.
Departemen Perdagangan juga menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar perusahaan dan lembaga AS yang tunduk pada kontrol ekspor.
Langkah ini diumumkan menyusul larangan investasi AS pada minggu lalu terhadap perusahaan pengenalan wajah China SenseTime. Larangan ini dinilai dapat memperburuk hubungan antara Beijing dan Washington.
Kedutaan Besar China di Washington, DC tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters.
Pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang. China menyangkal pelanggaran di Xinjiang.
Kelompok hak asasi manusia telah menceritakan pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Uighur, termasuk melacak dengan DNA dan operasi kecerdasan buatan untuk mengenali dan memantau wajah.
Sebuah pengadilan independen yang berbasis di Inggris memutuskan pekan lalu bahwa pemerintah China telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya.
AS telah menyebut perlakuan China terhadap Uighur sebagai “genosida”. “Pengumuman ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk mengatasi penggunaan teknologi China dalam mengawasi, menekan, dan mengendalikan populasinya,” kata seorang pejabat senior kepada Reuters.
Sementara itu, Kongres mengajukan undang-undang baru yang bertujuan memberi pemerintahan Biden lebih banyak alat ekonomi untuk menghukum China atas perlakuannya terhadap Uighur.
Sebuah RUU yang melarang impor dari Xinjiang disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 Desember dan disetujui Senat dengan suara bulat pada Kamis.
RUU tersebut, yang sekarang ditujukan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani, melarang impor barang dari Xinjiang kecuali jika pemasok dapat membuktikan bahwa produk mereka tidak dibuat dengan kerja paksa. Xinjiang adalah eksportir besar panel surya di seluruh dunia.
“Ini adalah situasi hak asasi manusia yang mengerikan yang sepenuhnya disetujui – seperti yang kita ketahui sekarang – oleh Partai Komunis China,” kata Senator Marco Rubio, sponsor utama dari Partai Republik. Secara terpisah, tindakan Senat membuka jalan bagi pemungutan suara konfirmasi yang ditunggu-tunggu tentang perwakilan dari Biden, Nicholas Burns, untuk menjadi duta besar di China.
Juga pada hari Kamis, Departemen Perdagangan AS mengumumkan sanksi perdagangan terhadap sejumlah entitas lain di China, Georgia, Malaysia, dan Turki dan menuduh mereka mengalihkan barang-barang AS ke militer Iran.
“Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS,” kata Raimondo.
